PEMBANGUNAN MASYARAKAT - JURUSAN PENYULUHAN PERTANIAN

JURUSAN PENYULUHAN PERTANIAN

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan Pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk, dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten /Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasrkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta domokrasi yang berkembang didesa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Puusanggula ini merupakan rencana srategis Desa Puusanggula untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah Perencanaan yang memberi Kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan Pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governence) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

LANDASAN HUKUM

1. UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

2. UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. PP 72 Tahun 2005 tentang Desa

TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Puusanggula ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan RPJM Desa

a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan  pembangunan desa dalam  lingkup skala desa Puusanggula  yang berkesinambungan dalam waktu 5 Tahun kedepan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.

b.  Sebagai dasar pedoman kegiatan desa.

c.  Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Puusanggula

Manfaat RPJM Desa

a.   Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.

b. Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan rencana pembanguna desa.

c.  Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.

d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.

PROFIL DESA

KONDISI UMUM DESA.

Geografis.

              1. Letak

            Desa Puusanggula terletak di Kecamatan Angata Kab Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Desa Puusanggula merupakan Desa Pemekaran dari Desa Puao yang definitif pada tahun 1999, yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. MARKETINDO SELARAS. Tbk

2. Sebelah Utara berbatasan dengan UPT Puusanggula dan Rawa Aopa

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lamoen

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Puao

2. Luas Wilayah

Adapun Luas Wilayah Desa Puusanggula adalah : 420.000 m2

Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.

Jumlah Penduduk Sesuai dengan Dusun/Lingkungan.

NO	NAMA  JAGA	JUMLAH JIWA			KEPALA KELUARGA
		L	P	TOTAL
1. 2. 3. 4.	Dusun/Lingk. 1 Dusun/Lingk. 2 Dusun/Lingk. 3 Dusun/Lingk. 4	81 100 60 69	101 95 65 55	182 195 125 124	38 39 27 27
	Jumlah :	310	316	626	131

Tingkat Pendidikan.

TDK TAMAT SD	SD	SMP	SLTA	SARJANA
70	83	60	107	30

Mata Pencaharian.

PETANI	PEDAGANG	PNS	BURUH
68	16	30	19

           

Pola Penggunaan Lahan.

1. Pertanian                            : 196,5 Ha

2. Perkebunan                        : 175 Ha

3. Pekarangan                        : 33 Ha

4. Lahan Kosong         : 85 Ha

5. Kolam Ikan              : 0,5 Ha

6. Persawahan                        : 70 Ha

Kepemilikan Ternak.

Ayam/Itik	Sapi	Anjing	Kucing	Lain-lain
210	82	12	40	5

Sarana / Prasarana Desa.

Kantor BPD	Kantor Desa	Balai Desa	Jalan Kab	Jalan Kec	Jalan Desa	Mesjid	Seko lah	Pos yandu	Kntr PKK
1 Bh	1 Bh	1 BH	43 Km	3 Km	8 Km	1 Bh	1 Bh	1 Bh	1 Bh

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA.

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Puusanggula, Kecamatan Angata,  Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

a. Musyawarah Desa.

Penyusunan RPJM Desa dimulai dari kegiatan pengidentifikasian/ penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa  dengan menggunakan alat :

1. Sketsa Desa

2. Transek Desa

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum Musyawarah Penggalian Gagasan di  Dusun/Lingkungan.

Musyawarah Khusus Perempuan dan Musyawarah  Desa Perencanaan.

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam Musyawarah Desa Khusus Perempuan dan Musyawarah Desa Perencanaan ditingkat desa dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan mengelompokan masalah-masalah dari hasil musyawarah   Dusun

2.  Menyusun sejarah desa

3.  Menyususn Visi dan Misi desa

4.  Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang          harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan musyawarah dan mufakat, juga ranking dan pembobotan.

5.  Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah

  Masalah diranking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar  penyebab masalah dan potensi yang ada

6.  Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan skala desa dan pembangunan skala kabupaten.

b.      Musrembang RPJM Desa.

Berdasar hasil Musyawarah Desa Perencanaan selanjutnya dimusyawarakan kembali dalam forum Musyawarah pembangunan desa.

VISI, MISI, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. VISI.

Visi adalah gambaran yang menantang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi desa Puusanggula, ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Puusanggula, seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa, seperti satuan kerja diwilayah pembangunan kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan  diatas VISI DESA  “ PUUSANGGULA “adalah :

“ MENJADIKAN DESA PUUSANGGULA SEBAGAI DESA YANG HANDAL DIBIDANG PERTANIAN, SDM YANG MEMADAI MENUJU DESA SWASEMBADA PANGAN “.

B.     MISI.

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan.  Sebagaimana penyusunan visi, misipun  dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa Puusanggula, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi desa .... adalah :

1.   Pembangunan Infarstrukrur  dibidang  pertanian.

2.      Meningkatkan SDM petani dan aparat pemerintah desa

3.      Sistem manajemen pemerintahan terbuka dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

4.      Merehabilitasi sarana fisik yang telah ditelantarkan

5.      Membuka sarana perekonomian desa lewat usaha kecil dan menengah (UKM) dan lain-lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

6.      Mengangkat potensi budaya di desa

7.      Meningkatkan mutu pendidikan

8.      Tersedianya pusat kegiatan kreatifitas generasi muda yaitu olah raga dan kesenian

9.      Mengakomodir potensi kaum perempuan dan semua aspek sebagai upaya penyetaraan gender

STRATEGI  PEMBANGUNAN  DESA

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai wakil dari masyarakat BPD berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam menyusun program Pembangunan.Pemerintah Desa beserta BPD merumuskan program Pembangunan Desa, dalam hal ini menyusun Pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

a.  Pendapatan Desa

            Pendapatan Desa dimaksud meliputi semua pendapatan desa yang terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Bagi hasil pajak Kabupaten, Sebagai bagian dari Retribusi Kabupaten, Alokassi Dana Desa ( ADD ), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM-MP ), Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten, Dana Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga dll.

b.      Belanja Desa

            Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan desa dalam 1 ( Satu ) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, Belanja sesuai dengan Permendagrai  Nomor 37/ 2007 terdiri dari belanja langsung dari Belanja tidak langsung.

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A.          Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara Program dan Kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBD Desa Tahun  2008, Dengan Inplementasi pelaksanaan pembangunan Tahun  2008.               

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masaalah sebagai berikut :

1.   Kegiatan yang dibiayai dari APBD Desa

a.         Keberhasilan

·         Pembangunan Balai Desa Puusanggula 1 unit

·         Pembangunan Posyandu

·         Pembangunan Kantor Desa

·         Pembangunan Kantor PKK

·         Pembangunan BPD  & LPM

·         Pembangunan Mesjid Desa

·         Pembangunan Pos Keamanan Desa

b.  Kendala dan Permasalahan

·         Tidak ada

B.        Berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan peraturan Desa Puusanggula Nomor 141/ 05/ DPS Tahun 2010 tentang RPJM Desa Puusanggula, pada tahun 2011 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi :  

·         Masaalah Pembangunan Fisik                     :           14  item

·         Masaalah Ekonomi                                       :           7   item

·         Masaalah Lingkungan Hidup                        :           4   item

·         Masaalah Sosial Budaya                              :           3   item

C.        Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasaalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam ataupun sebab lain yang apabila tidak segerah diatasi akan semakin menimbulkan masaalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masaalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Desa.

Masalah tersebut terdiri dari :

·         Penambahan Gedung Sekolah Dasar Negeri Puusanggula sebanyak 3 RKB dan 1 unit Kantor beserta Mobilernya

·         Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani sepanjang 6 Km

·         Pembuatan Deuker Plat 13 unit dan 1 unit Jembatan Permanen

·         Pengadaan Sumur Gali dan MCK 15 unit

·         Pembangunan Drainase 1,5 Km

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

                       

                        Prioritas kebijakan Pembangunan Desa Puusanggula yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2011 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana terdapat pada rumusan masalah di atas, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilalsanakan pada tahun 2010 hingga 2015 nantinya benar-benar berjalan secara efektif dalam rangka penanggulangan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, baik urusan wajib maupun urusan pilihan seperti :

Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Sarana Prasarana, Pertanian, Perkebunan dll.

                        Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulagi kemiskinan pada level desa.

                        Rumusan Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Puusanggula secara detail dikelompokkan sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana

1.      Penambahan Gedung Sekolah Dasar Negeri Puusanggula sebanyak 3 RKB dan 1 unit Kantor beserta Mobilernya

2.      Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani sepanjang 6 Km

3.      Peningkatan Jalan Paving

4.      Pembangunan Drainase 1,5 Km

5.      Pembuatan Deuker Plat 13 unit dan 1 unit Jembatan Permanen

6.      Perawatan jalan paving

Ekonomi

1.      Rehab Box (pembagi air)

2.       Pengadaan Sarana home industry

3.      Mengembangkan BUMDES dan UPK

4.      Saluran Air Pertanian.

Sosial Budaya

1.      Taman Jalan.

2.      Gapura batas Desa /  dan gapuran Jalan Desa

Pendidikan

1.      Pelatihan Wira usaha bagi pemuda

2.      Peningkatan SDM (PKK dan Kader Keuangan Desa)

3.      Gedung TK / PAUD

4.      Pelatihan Home Industry

5.      Pelatihan Perbengkelan

6.      Pelatihan Peternakan

7.      Pelatihan Pertanian

8.      Pelatihan Pembuatan pupuk organik

9.      Sarana TK

Kesehatan

1. Perbaikan saluran pembuangan
2. Pengadaan Sumur Gali dan MCK 15 unit
3. Pengembangan Pembangunan polindes
4. Sarana fogging

Agama

1.      Pembangunan Masjid

2.      Pembangunan / Rehab Mushola

PENUTUP

            Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarrnya ditentukan oleh sejauh mana Komitmen dan Konsistensi Pemerintah dan Masyarakat desa saling bekerjasama bahu membahu membantu membangun desa.

            Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara Partisipatif mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan sampai pada Monitoring dan Evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaiknya permasaalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

            Harapannya proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

            Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dengan mudah dapat diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa dapat teranggarkan secara Proporsional.

                             

DOWNLOAD TUGAS MATA KULIAH PEMBANGUNAN MASYARAKAT